meatthesavages.com – Herybertus Geradus Laju Nabit, Bupati Manggarai di Nusa Tenggara Timur, memberikan penjelasan mendalam mengenai keputusan pemecatan 249 tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara (ASN). Beliau menyoroti bahwa pemecatan tidak merupakan tujuan awal, namun aksi demonstrasi yang diadakan oleh tenaga kesehatan di DPRD Manggarai telah mempengaruhi keputusan tersebut.
Keputusan Terhadap Kontrak Tenaga Kesehatan Non-ASN
Bupati Hery mengemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai telah berupaya mempertahankan tenaga kesehatan non-ASN untuk menunjang target pembangunan sektor kesehatan. Namun, tindakan demonstrasi berulang kali telah menimbulkan pertimbangan ulang terkait perpanjangan Surat Perintah Kerja (SPK) mereka untuk tahun anggaran 2024.
Tanggapan Terhadap Tuntutan Tenaga Kesehatan
Pemkab Manggarai, menurut Bupati Hery, telah menanggapi tuntutan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan ini, dengan beberapa di antaranya diteruskan ke pemerintah pusat. Akan tetapi, beberapa aspirasi, termasuk penempatan di puskesmas asal dan permintaan upah sesuai upah minimum regional (UMR), tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran.
Implikasi dari Aksi Demonstrasi
Aksi demonstrasi yang dianggap menunjukkan kurangnya disiplin dan kepercayaan kepada pemerintah daerah telah mendorong Bupati Hery untuk mengambil sikap dengan tidak memperpanjang SPK tenaga kesehatan non-ASN, menunjukkan respons kebijakan yang tegas terhadap tindakan yang dianggap dapat mengganggu tata kelola pemerintahan daerah.
Status Permintaan Maaf dan Peluang Kerja Ulang
Meskipun terdapat permintaan maaf dari tenaga kesehatan yang dipecat dan keinginan untuk kembali bekerja, Bupati Hery menyatakan bahwa ia belum menerima informasi lengkap mengenai situasi terkini. Oleh karena itu, belum ada keputusan lebih lanjut terkait kemungkinan mereka untuk dipekerjakan kembali.
Situasi ini menyoroti kompleksitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor kesehatan dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi tenaga kesehatan, keterbatasan anggaran daerah, dan kepentingan pembangunan sosial ekonomi wilayah. Ke depannya, komunikasi yang konstruktif antara tenaga kesehatan dan Pemkab Manggarai diharapkan dapat mencapai resolusi yang memadai bagi kedua belah pihak.